Windnews.id / JAKARTA – Peringatan 48 tahun Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (GM FKPPI) menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran pemuda dalam menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa.
Di tengah persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG), gelombang aksi massa, serta potensi pembelahan di ruang digital, GM FKPPI mendorong kadernya tidak bersikap apatis. Pemuda diminta hadir sebagai penyeimbang, penyalur aspirasi, sekaligus benteng ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti, MBA, dalam refleksi peringatan HUT ke-48 GM FKPPI yang diperingati pada 12 September 2026.
Pemuda Diminta Aktif Menghadapi Persoalan Bangsa
Dwi Rianta menilai tema peringatan HUT ke-48, “48ADI”, tidak cukup dimaknai sebagai slogan organisasi. Filosofi tersebut, menurutnya, harus diterjemahkan menjadi pengabdian nyata ketika masyarakat menghadapi persoalan lingkungan, sosial, dan kebangsaan.
Salah satu persoalan yang disorot adalah bencana karhutla yang berulang di sejumlah wilayah. GM FKPPI mendorong kader muda di daerah terlibat dalam mitigasi bencana, aksi relawan pertahanan lingkungan, serta edukasi kepada masyarakat.
“Mitigasi bencana dan karhutla sangat dibutuhkan. Kader muda GM FKPPI di daerah dituntut aktif terlibat dalam aksi relawan pertahanan lingkungan, membantu penanganan bencana karhutla, serta mengedukasi masyarakat agar kesiapsiagaan bencana menjadi budaya bersama,” tegas Dwi Rianta.
Menurutnya, keterlibatan pemuda dalam penanganan bencana merupakan bentuk konkret kepedulian terhadap masyarakat. Peran tersebut juga menjadi ruang bagi organisasi kepemudaan untuk membangun budaya kesiapsiagaan, bukan hanya bergerak ketika bencana telah terjadi.
Kritik terhadap MBG Harus Berbasis Data
Selain isu lingkungan, GM FKPPI menyoroti dinamika pemberitaan dan opini publik mengenai program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Dwi Rianta mendorong pemuda tetap menggunakan daya kritis dalam menyikapi kebijakan publik. Kritik, kata dia, tetap diperlukan sebagai bagian dari pengawasan masyarakat, tetapi harus disampaikan secara santun, objektif, dan berbasis data.
“Menanggapi maraknya isu negatif seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan publik lainnya, GM FKPPI mendorong pemuda menggunakan daya kritis yang santun dan berbasis data. Pemuda harus menjadi pengawas yang objektif tanpa
terjebak dalam narasi provokatif,” ujarnya
Sikap tersebut menempatkan pemuda bukan sekadar sebagai penerima informasi, melainkan sebagai kelompok masyarakat yang ikut memeriksa kebenaran, memahami konteks, dan menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.
Dalam situasi ketika informasi bergerak cepat melalui media sosial, kemampuan memilah fakta menjadi penting agar perdebatan kebijakan tidak berkembang menjadi prasangka maupun pembelahan sosial.
Aksi Massa Tetap Harus Menjaga Koridor Hukum
GM FKPPI juga menyoroti maraknya aksi tuntutan massa terhadap kebijakan negara. Organisasi tersebut menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi pelaksanaannya perlu tetap berada dalam koridor hukum dan perdamaian.
Dwi Rianta meminta kader GM FKPPI berperan sebagai penyalur aspirasi sekaligus peredam potensi konflik. Pemuda diharapkan tidak mudah terseret provokasi atau dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperlebar perpecahan.
“Terkait maraknya aksi tuntutan massa, GM FKPPI mengingatkan pentingnya menjaga koridor hukum dan perdamaian. Pemuda harus membentengi ruang publik dari upaya kelompok tertentu yang memanfaatkan momentum untuk memecah belah dan mengancam keutuhan NKRI,” papar Dwi Rianta.
Menurutnya, sikap kebangsaan tidak harus diwujudkan melalui penolakan terhadap seluruh kritik. Sebaliknya, pemuda perlu memastikan aspirasi tetap disampaikan secara tertib, rasional, dan tidak mengarah pada kekerasan atau ancaman terhadap persatuan.
GM FKPPI Dorong Kader Menjadi Peneduh
Dwi Rianta menegaskan, usia 48 tahun harus menjadi pengingat bagi GM FKPPI untuk memperkuat pengabdian, bukan sekadar merayakan perjalanan organisasi.
“Di usia ke-48 ini, GM FKPPI tidak boleh bersikap apatis. Ketika ada bencana karhutla, kita turun aksi. Ketika ada isu kebangsaan yang memicu pembelahan seperti polemik MBG atau benturan aksi massa, pemuda FKPPI harus berdiri tegak di tengah sebagai peneduh, pengingat persatuan, dan benteng ideologi Pancasila,”sambungnya
Posisi “berdiri di tengah” yang dimaksud bukan berarti menghindari sikap kritis. Peran tersebut justru menuntut kader untuk tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, menjaga akal sehat dalam membaca persoalan, serta mendorong penyelesaian masalah melalui dialog dan mekanisme yang sah.
Bhakti 48ADI untuk Ibu PertiwiSemangat pengabdian tersebut sejalan dengan slogan peringatan HUT ke-48 GM FKPPI, “Bhakti Kami 48ADI untuk Ibu Pertiwi!”.
Bagi GM FKPPI, slogan itu menjadi landasan moral untuk menjaga keberlanjutan pengabdian di tengah perubahan zaman. Tantangan organisasi tidak hanya berkaitan dengan persoalan sosial di lapangan, tetapi juga dengan arus informasi digital yang dapat memperkuat solidaritas sekaligus memicu polarisasi.
“Perjalanan 48 tahun ini membuktikan keandalan GM FKPPI melintasi berbagai krisis bangsa. Di era digital saat ini, ikrar pengabdian kami adalah memastikan stabilitas, kedamaian, dan keberlanjutan pembangunan Indonesia tetap terjaga di tangan generasi muda,” tutup Dwi Rianta.
Refleksi HUT ke-48 GM FKPPI tersebut menegaskan bahwa pengabdian pemuda perlu hadir dalam bentuk yang terukur: membantu masyarakat saat bencana, mengawal kebijakan secara kritis, menjaga ruang publik dari provokasi, serta merawat persatuan di tengah perbedaan.”(wind)*
