windnews.id / KABUPATEN PANGANDARAN — Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah guna menyukseskan _analog switch off_ (ASO) atau penghentian siaran analog secara menyeluruh hingga 2 November 2022. Sejumlah langkah ditempuh, mulai dari sosialisasi ASO, pendataan warga yang berhak menerima set top box (STB), hingga distribusi STB ke rumah-rumah warga.
Direktur Pengembangan Pita Lebar Kemkominfo Marvel P Situmorang mengatakan, pemerintah saat ini menetapkan multiple ASO, yaitu ASO dalam tiga tahap. Tahap pertama pada 30 April 2022 kemudian ASO kedua 25 Agustus, dan terakhir 2 November 2022.
Dalam setiap tahapnya, ada beberapa parameter untuk menjalankan ASO, seperti kesiapan infrastruktur, program siaran harus dipastikan pindah ke digital, sosialisasi, dan ekosistem kesiapan masyarakat yaitu keluarga miskin yang harus diberikan bantuan STB.
Dalam perjalanannya, kata Marvel, dari 514 kota/kabupaten di Indonesia, hanya 341 kota/kabupaten yang terdampak ASO. Kota/kabupaten lainnya tidak terdampak karena tidak memenuhi kriteria ASO di antaranya wilayahnya tidak tercover siaran analog, banyak yang tidak memiliki televisi, masih banyak blankspot dan memanfaatkan televisi berlangganan.
“Dari soal data pun kami perlu melakukan kompilasi dengan Kementerian Sosial untuk mendapatkan figur atau agregat berapa jumlah warga miskin yang harus dibantu STB. Namun, Presiden mengamanatkan agar tidak bertumpu pada DTKS (Kemensos), maka kita bersama Kemendagri menggunakan data P3KE atau Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” kata Marvel pada Talkshow Role Model Sosialisasi ASO dan Penyerahan Bantuan STB yang dilaksanakan secara hybrid di Kabupaten Pangandaran, Jumat (15/7/2022).
Menurut dia, sesuai dengan radiogram Kemendagri, data calon penerima STB yang diberikan Dirjen Disdukcapil akan divalidasi berjenjang dari pemerintah desa sampai bupati. Dia mengharapkan dalam waktu empat bulan atau sebelum 2 November urusan ASO dan distribusi STB tuntas.
“Mudah-mudahan minggu depan mulai didistribusikan itu wilayah Jabodetabek. Kemudian diikuti ibu kota provinsi seperti Kota Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Denpasar. Sembari menunggu data, kami gunakan data P3KE,” tutur Marvel.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang IKP Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, proses ASO 2022 ini ditempuh dengan tiga strategi sosialisasi untuk meningkatkan _awareness_ terkait ASO.
Yang pertama, _above the line_ melalui diseminasi informasi dengan menggandeng media mainstream dan lembaga penyiaran publik, komunitas, media _mainstream_ untuk sosialisasi. Kemudian _through the line_ memanfaatkan media sosial dan artis Agnes Monica. Terakhir _below the line_ komunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertunjukan virtual, _hybrid_, webinar, dan media luar ruang.
“Jadi semua kita gandeng untuk sosialisasi ini. Hasilnya berdasarkan riset saat ini kesiapan masyarakat untuk kesiapan digital 78,9 persen. Jadi kami optimistis masyarakat bisa beralih,” katanya.
Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah menambahkan, Pemda Provinsi Jabar siap mendukung proses ASO di Jabar yang saat ini telah berjalan.
“Proses ASO sudah ada timeline-nya kami ingin ada kisah sukses dari Jabar dan Jabar dapat jadi _role model_ ASO dan pendistribusian STB,” ucapnya.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar Adiyana Slamet menuturkan, pihaknya turut melakukan sosialisasi ASO dan telah menjangkau 38 titik di Jabar bersama dua perguruan tinggi di Jabar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Ika Mardiah (kedua dari kanan) , Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata (tengah) , Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet (kiri) menerangkan program ASO saat IKP Fest 2022 di Pantai Indah Resort Pangandaran, Jumat (17/7/2022).
“ASO ini tidak hanya sekadar masalah penyiaran, bukan hanya soal kualitas gambar. ASO ini ada imbas pada sektor ekonomi digital terlebih menyukseskan Jabar yang telah mendeklarasi provinsi digital,” ucapnya.
“Ini jadi catatan penting kenapa KPID turut mendukung kebijakan yang sangat strategis,” imbuhnya.
