Windnews.id / Efisien Anggaran 2025 Kebijakan Prabowo dan berdampak terhadap ekonomi nasional.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan pemangkasan anggaran.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah pusat menetapkan pemotongan belanja negara sebesar Rp306,6 triliun, yang terdiri dari pemangkasan anggaran kementerian/lembaga Rp256,1 triliun, efisiensi transfer ke daerah (TKD) Rp50,5 triliun.
Tak hanya berdampak pada pola kerja di kementerian dan lembaga, kebijakan efisiensi ini juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, termasuk pada kesejahteraan pegawai negeri dan stabilitas ekonomi.
Penghapusan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi PNS, serta pemutusan hubungan kerja bagi pegawai honorer non-PNS, berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi yang lebih serius. Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara agresif tanpa strategi yang matang dapat mengguncang perekonomian nasional, mengingat belanja pemerintah merupakan pendorong utama pertumbuhan, terutama di sektor konsumsi dan investasi. Jika daya beli masyarakat menurun drastis dan aktivitas usaha melemah, angka pengangguran berisiko meningkat, yang pada akhirnya menyeret sektor ritel, UMKM, dan industri manufaktur ke dalam perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Selain itu, kebijakan ini juga dapat berdampak pada kepercayaan investor.
Ketidakpastian ekonomi akibat pemotongan belanja negara yang berlebihan bisa membuat investor asing berpikir ulang sebelum menanamkan modal sehingga meningkatkan risiko perlambatan investasi dan potensi resesi.
Sementara itu, kebijakan penghapusan perjalanan dinas yang dianggap sebagai langkah penghematan belum tentu efektif. Sektor perhotelan, transportasi, dan restoran selama ini sangat bergantung pada perjalanan dinas pejabat sebagai sumber pendapatan utama. Jika kebijakan ini diterapkan secara ekstrem, gelombang pemutusan hubungan kerja di industri perhotelan dan pariwisata bisa terjadi akibat hilangnya pasar utama mereka.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Evaluasi yang cermat terhadap belanja negara dapat memastikan bahwa efisiensi tercapai tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
